Mugiyanto merupakan alumnus Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM angkatan 1998. Sepanjang kariernya, beliau mengkhususkan diri dalam bidang advokasi hak asasi manusia (HAM), demokratisasi, serta perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM. Pada periode 2000–2014, beliau menjabat sebagai Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), memimpin berbagai inisiatif advokasi untuk mendukung keluarga korban penculikan dan pelanggaran HAM berat.

Pada periode 2015–2020, beliau bergabung dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) sebagai Senior Program Officer bidang HAM dan Demokrasi sekaligus Direktur Program. Dalam kapasitas ini, beliau bertanggung jawab atas pemantauan dan advokasi kebijakan HAM, khususnya terkait pembangunan dan demokratisasi. Selain itu, beliau juga dipercaya mewakili Indonesia dalam Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD), yang mencerminkan komitmen beliau terhadap kolaborasi internasional untuk memperkuat kebijakan HAM dan demokrasi yang inklusif.

Pada tahun 2023, beliau dipercaya sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (KSP). Dalam kapasitas tersebut, beliau terlibat aktif dalam advokasi hak-hak korban pelanggaran HAM berat di Aceh dengan menggunakan laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh sebagai dasar perjuangan reparasi bagi para korban.

Puncaknya, pada tanggal 21 Oktober 2024, beliau ditunjuk sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Penunjukan ini menjadi tonggak penting dalam kontribusi beliau terhadap penguatan sistem perlindungan HAM di Indonesia.

Sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, beliau berfokus pada penguatan kebijakan pemajuan HAM, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, serta perluasan perlindungan terhadap kelompok rentan di Indonesia.

LHKPN 2024