18 Bulan Terbentuk, Kementerian HAM Capai Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Proaktif Level 3

KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR:SEK.4-HM.01.07-2003/VIII/2026

18 BULAN TERBENTUK, KEMENTERIAN HAM CAPAI KEMATANGAN UKPBJ PROAKTIF LEVEL 3

Jakarta, 11 Agustus 2026

Kementerian  Hak  Asasi  Manusia  (KemenHAM)  Republik Indonesia berhasil mencapai tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Proaktif atau Level 3 dalam waktu 18 bulan sejak terbentuk. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui pemberian Predikat UKPBJ Proaktif kepada KemenHAM.

Penyerahan penghargaan berlangsung dalam acara Rapat Koordinasi SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan III Tahun 2026 bertajuk “Pengadaan Tanpa Batas” yang digelar di Plaza Gedung LKPP, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026). Penghargaan diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP, Suharti, dan diterima oleh Kepala Biro Umum, Protokol, dan Hubungan Masyarakat Kementerian HAM, Pungka M Sinaga selaku Kepala UKPBJ Kementerian HAM.

Predikat UKPBJ Proaktif menjadi bentuk pengakuan atas upaya KemenHAM dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Capaian tersebut sekaligus mencerminkan komitmen KemenHAM dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan integritas pada setiap tahapan proses pengadaan.

Kepala Biro Umum, Protokol, dan Hubungan Masyarakat Kementerian HAM, Pungka M Sinaga, menyampaikan bahwa raihan predikat tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran UKPBJ serta  dukungan  pimpinan  dalam  mendorong  penguatan  tata kelola pengadaan di lingkungan Kementerian HAM.

“Dalam 18 bulan sejak terbentuk, kami membangun fondasi pengadaan dari awal hingga berhasil mencapai tingkat kematangan UKPBJ Proaktif Level 3. Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran, baik dalam membangun kelembagaan, meningkatkan kompetensi SDM, maupun memastikan proses pengadaan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” ujar Pungka M Sinaga.

Beliau juga menambahkan bahwa predikat tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas capaian   yang   telah   diraih,   tetapi   juga   menjadi dorongan  bagi  KemenHAM  untuk  terus meningkatkan kualitas pengelolaan pengadaan. Upaya tersebut dilakukan melalui efisiensi proses bisnis, penguatan kapasitas sumber daya manusia, mitigasi risiko korupsi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses pengadaan.

Capaian tersebut sekaligus memperkuat komitmen KemenHAM untuk memastikan setiap proses pengelolaan anggaran dan belanja negara dilaksanakan secara transparan, akuntabel, profesional, serta memberikan manfaat optimal bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) serta KepalaUKPBJse-Indonesiatersebutmenjadi wadah untuk menyelaraskan arah kebijakan pengadaannasionalsekaligusmemperkuat komitmen terhadap penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan, profesional, dan berintegritas.

Unduh Siaran Pers

Kepala Biro Umum, Protokol dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Hak Asasi Manusia
Pungka M Sinaga

Website: kemenham.go.id
Instagram: @kementerian_ham
TikTok: @kementerianham
Facebook: Kementerian Hak Asasi Manusia
Email: humas@kemenham.go.id
Call Center: 150145