Dirjen PDK HAM: Komnas HAM Tendensius Menyimpulkan Program MBG Melanggar HAM

12 Oktober 2026 08:00 WIB
Humas Kementerian HAM
605 Dilihat

KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: SEK.4-HM.01.07-2694/X/2026

DIRJEN PDK HAM: KOMNAS HAM TENDENSIUS MENYIMPULKAN PROGRAM MBG MELANGGAR HAM

Jakarta, 10 Oktober 2026

Pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai empat pelanggaran HAM dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diumumkan dalam keterangan pers tanggal 09 Oktober 2026 mendapat tanggapan dari Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia (Dirjen PDK HAM), Kementerian Hak Asasi Manusia, Munafrizal Manan.

Menurut Dirjen PDK HAM, setiap kritik, masukan, dan saran dari siapa pun yang bermaksud agar pelaksanaan program MBG berjalan lebih baik tentu patut dihargai dan diucapkan terima kasih. Program MBG merupakan kepentingan bangsa dan negara untuk memiliki generasi masa depan yang bergizi baik, sehat, dan cerdas sehingga siap menghadapi kompetisi dunia di masa mendatang. Oleh karena itu menjadi kepentingan bersama agar program MBG berjalan baik dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Munafrizal Manan mengatakan, catatan evaluasi dan rekomendasi dari Komnas HAM tentang tata kelola dan operasional program MBG merupakan masukan berharga untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan program MBG. Namun demikian, menurut mantan Anggota dan Wakil Ketua Komnas HAM periode 2017-2022 ini, Komnas HAM tampak tendensius saat menyimpulkan program MBG melanggar HAM.

Munafrizal Manan menjelaskan, dalam perspektif hak asasi manusia program MBG berada dalam lingkup hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob). Pelaksanaan program MBG oleh sejumlah negara merupakan upaya untuk memenuhi hak Ekosob khususnya hak atas pangan. Menurut instrumen HAM internasional, pemenuhan hak Ekosob berlandaskan prinsip realisasi progresif (progressive realisation), yaitu pemenuhan hak asasi yang dapat direalisasikan secara progresif. Prinsip ini diterapkan karena tidak semua negara punya tingkat kemampuan yang sama untuk memenuhi hak-hak Ekosob, sementara pemenuhan hak-hak Ekosob ini mensyaratkan peran aktif negara. Ketidakmampuan atau keterbatasan fiskal suatu negara sering dijadikan alasan untuk tidak memenuhi hak-hak Ekosob.

Ia menambahkan, berdasarkan prinsip progressive realisation, negara tidak boleh mengabaikan atau menghindari pemenuhan hak-hak Ekosob meskipun tiap-tiap negara memang punya kemampuan berbeda. Melalui prinsip progressive realisation, setiap negara dituntut beritikad baik memenuhi hak-hak Ekosob kendati pemenuhannya dapat disesuaikan dengan kemampuan negara. Yang penting adalah pemenuhan hak-hak Ekosob harus diupayakan bergerak maju setahap demi setahap dari waktu ke waktu.

Dirjen HAM menegaskan, atas dasar prinsip progressive realisation itulah maka pemenuhan hak-hak Ekosob di masing-masing negara dapat berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki serta masalah dan tantangan yang dihadapi.

“Oleh karena itu, tidak tepat menyimpulkan sebagai pelanggaran HAM ketika ada dinamika yang terjadi dalam implementasi pemenuhan hak-hak Ekosob. Cara penilaian pelanggaran HAM untuk hak-hak Ekosob berbeda dengan cara penilaian pelanggaran HAM untuk hak-hak sipil dan politik (Sipol). Dalam perspektif hak-hak Ekosob, pelanggaran HAM terjadi manakala negara tidak melakukan apa-apa untuk pemenuhannya”, terangnya.

“Negara yang punya itikad baik berupaya memenuhi hak-hak Ekosob namun menghadapi masalah dan tantangan dalam implementasinya tidak dapat disebut melanggar hak asasi manusia. Jika pemenuhan hak-hak Ekosob menghadapi masalah dan tantangan dalam implementasinya kemudian dinilai melakukan pelanggaran HAM maka ini justru dapat menghalangi terwujudnya pemenuhan hak-hak Ekosob. Lebih mudah bagi negara untuk tidak membuat kebijakan apa pun guna memenuhi hak-hak Ekosob ketimbang melaksanakannya namun justru disebut melakukan pelanggaran HAM hanya karena ada masalah atau tantangan dalam implementasinya,” ujarnya.

Dengan menyebut ada pelanggaran HAM dalam pelaksanaan MBG, Komnas HAM seolah menggeneralisasi bahwa secara keseluruhan program MBG terjadi pelanggaran HAM. Padahal tidak semua lokus pelaksanaan program MBG terjadi “pelanggaran HAM” sebagaimana disimpulkan oleh Komnas HAM.

“Penilaian Komnas HAM tentang pelanggaran HAM dalam MBG keliru dan tidak akurat. Lebih objektif jika Komnas HAM menyebut secara spesifik dan kasuistik tempat dan pelaku terjadinya “pelanggaran HAM” dalam program MBG, tanpa bernuansa menggeneralisasi seluruh pelaksanaan program MBG melanggar HAM,” tegasnya.

Indonesia sudah cukup lama punya kebijakan program Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang juga merupakan wujud pemenuhan hak-hak Ekosob oleh negara untuk hak atas kesehatan dan hak ketenagakerjaan. Dalam implementasinya ada pula masalah dan tantangan yang pernah dihadapi. Namun, dinamika implementasinya itu tidak disebut sebagai pelanggaran HAM.

Komnas HAM tampak tidak mempertimbangkan fakta secara jernih bahwa apa yang disebut oleh Komnas HAM sebagai “pelanggaran HAM” itu bukanlah sesuatu yang dikehendaki atau disengaja. Pemerintah (BGN) telah dan terus berupaya untuk membuat tata kelola program MBG menjadi lebih baik. Pembenahan program MBG telah, sedang, dan terus dilakukan. Bahkan BGN telah mengambil berbagai langkah serius dan tindakan tegas atas SPPG yang terbukti mengabaikan SOP yang mestinya dipatuhi.

Unduh Siaran Pers


Kepala Biro Umum, Protokol dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Hak Asasi Manusia
Pungka M Sinaga

Website: kemenham.go.id
Instagram: @kementerian_ham
TikTok: @kementerianham
Facebook: Kementerian Hak Asasi Manusia
Email: humas@kemenham.go.id
Call Center: 150145

Whatsapp KemenHAM RI