KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SIARAN PERS
NOMOR: SEK.4-HM.01.01-2786/X/2026
KEMENHAM RESMIKAN GEDUNG PPSDM DI SUMEDANG, ASET RAMPASAN NEGARA JADI PUSAT PENGEMBANGAN HAM
Sumedang, 19 Oktober 2026
Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) meresmikan Gedung Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) HAM di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (19/10/2026). Peresmian dilakukan Sekretaris Jenderal Kemenham, Novita Ilmaris, mewakili Menteri HAM Natalius Pigai.
Gedung ini merupakan aset negara yang berasal dari barang rampasan negara dan telah ditetapkan status penggunaannya bagi Kemenham. Pemanfaatannya menjadi wujud pertanggungjawaban kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Keuangan sekaligus mengubah aset hasil penegakan hukum menjadi sarana pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang HAM.
Dalam sambutannya, Novita menegaskan bahwa pengelolaan aset negara harus berorientasi pada pemanfaatan produktif, pemeliharaan berkelanjutan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan HAM tidak cukup diukur dari banyaknya regulasi atau pelatihan, tetapi dari perubahan yang dirasakan masyarakat, termasuk pelayanan publik yang adil, pemenuhan hak dasar, perlakuan tanpa diskriminasi, serta akses terhadap penyelesaian ketika hak seseorang terabaikan.
Untuk mendukung tujuan tersebut, PPSDM HAM akan dikembangkan sebagai pusat pembelajaran yang terbuka dan berkelanjutan. Fasilitas ini tidak hanya diperuntukkan bagi aparatur sipil negara, tetapi juga pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat.
Peresmian ini sekaligus menegaskan sinergi Kemenham dengan KPK, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, serta Pemerintah Kabupaten Sumedang. Hadir dalam kegiatan tersebut Staf Khusus Menteri HAM Bidang Hubungan Antarlembaga dan Hubungan Internasional Herman Dogopia, Inspektur Jenderal HAM Farid Junaedi, Kepala Kantor Wilayah HAM Jawa Barat Hasbulah Fudail, Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK Mungki Hadipratikto, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda, serta peserta pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Melalui pengoperasian PPSDM HAM, Kemenham berharap penguatan kapasitas aparatur berjalan seiring dengan tumbuhnya budaya penghormatan terhadap martabat manusia, sehingga nilai-nilai HAM semakin terintegrasi dalam kebijakan dan pelayanan publik di Indonesia.
Kepala Biro Umum, Protokol, dan Humas
Kementerian Hak Asasi Manusia
Pungka M Sinaga
Call Center: 150145
Email: humas@kemenham.go.id
Website: www.kemenham.go.id
Instagram: @kementerian_ham
Tiktok: kementerianham
Facebook: Kementerian Hak Asasi Manusia
Youtube: @kementerian_ham