Komisi XIII DPR RI Apresiasi Capaian Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja KemenHAM RI TA 2025

KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: SEK.4-HM.01.07-1739/VII/2026

KOMISI XIII DPR RI APRESIASI CAPAIAN REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA KEMENHAM RI TA 2025

Jakarta, 15 Juli 2026

Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) memperoleh apresiasi dari Komisi XIII DPR RI atas penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat kerja yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/07). Selain laporan keuangan, Komisi XIII juga mengapresiasi capaian kinerja KemenHAM RI dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai kementerian yang baru dibentuk.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima laporan keuangan beserta paparan kinerja KemenHAM RI. Ia berharap sinergi antara DPR RI dan KemenHAM RI semakin kuat dalam menghadirkan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat Indonesia. "Mudah-mudahan ini bisa menjadi kolaborasi yang semakin progresif bagaimana menghadirkan hak asasi manusia di Indonesia," ujarnya.

Ia juga menilai, meskipun usia KemenHAM RI baru mendekati dua tahun, kementerian ini diharapkan semakin militan dan progresif dalam menjalankan mandatnya. “Sejalan dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, kami harap KemenHAM nantinya bisa menerima aduan dari masyarakat, memediasi, mengadvokasi, serta memenangkan masyarakat dalam setiap aduan mereka,” harapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Piatloka, mengapresiasi tingginya realisasi anggaran KemenHAM RI serta upaya menghadirkan negara dalam perlindungan HAM sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 156 Tahun 2024. Namun ia mengingatkan agar tingginya serapan anggaran tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan, melainkan harus dilihat dari cepatnya menyelesaikan pengaduan, kuatnya kepatuhan HAM dalam menyelenggarakan pemerintahan, efektifnya koordinasi lintas kementerian dan pemerintahan daerah, serta wujud nyata perlindungan bagi kelompok rentan.

Adapun Anwar Sadad dari Fraksi Gerindra memuji capaian kinerja anggaran yang berada di atas rata-rata lembaga nasional, meski memberikan catatan agar sinkronisasi antara serapan dana dan volume fisik program tetap dijaga. Tonny Nesar dari Fraksi Nasdem mengapresiasi efisiensi anggaran yang dilakukan kementerian dan menyatakan menerima laporan tersebut dengan harapan adanya penguatan program di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Apresiasi juga disampaikan oleh Anisah Syakur dari Fraksi PKB yang menilai perencanaan dan eksekusi anggaran sangat matang di tengah-tengah efisiensi pada pertengahan tahun ini. Kemudian, Meity Rahmatia dari Fraksi PKS mengapresiasi capaian laporan keuangan yang sangat tinggi dan berpesan agar terus memperkuat reformasi kelembagaan yang benar-benar menghadirkan perlindungan HAM lebih cepat, lebih mudah diakses, dan mudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menteri HAM Natalius Pigai pada kesempatan ini, menjelaskan bahwa kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran adalah komitmen utama kementeriannya untuk memastikan setiap rupiah APBN berdampak bagi rakyat. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis dan penyesuaian struktur organisasi sebagai kementerian yang baru dibentuk, ia menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan ketat dan evaluasi berkala terhadap setiap unit kerja guna menjaga performa kinerja. Ia juga menyoroti pentingnya modernisasi layanan publik melalui digitalisasi pengaduan agar akses keadilan bagi masyarakat menjadi lebih cepat dan transparan.

“Kami adalah kementerian satu-satunya yang menjaga dan mengawasi secara ketat, serius, profesional, jujur, imparsial, dan anti korupsi selama setahun ini. Meskipun anggaran tersebut ada sebagian untuk mendorong program prioritas nasional, kami lebih fokus pada pemantauan, pengawasan, mendorong efektivitas, pelaksanaan, dan implementasi supaya tercapai secara baik dan benar,” ujarnya.

Usai rapat kerja, Menteri HAM beserta dengan jajaran akan melaksanakan tugas dan fungsi, serta merealisasi anggaran agar sejalan dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo. “Semua perintah, saran, dan masukan, akan kami laksanakan,” pesannya.

Unduh Siaran Pers

Kepala Biro Umum, Protokol dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Hak Asasi Manusia
Pungka M Sinaga

Website: kemenham.go.id
Instagram: @kementerian_ham
TikTok: @kementerianham
Facebook: Kementerian Hak Asasi Manusia
Email: humas@kemenham.go.id
Call Center: 150145