Yogyakarta (27/10/2026) – Inspektur Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Inspektorat Jenderal, didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan (Ses PDK), melaksanakan kunjungan kerja ke Wilayah Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (27/10). Kunjungan tersebut menjadi momentum strategis dalam memberikan arahan dan penguatan kepada jajaran aparatur sipil negara (ASN) terkait pentingnya kedisiplinan, penerapan etika kerja, serta penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab guna membangun budaya kerja yang berintegritas dan profesional.
Dalam arahannya, Inspektur Jenderal menekankan bahwa setiap ASN wajib memahami dan mematuhi ketentuan disiplin pegawai, termasuk konsekuensi hukuman disiplin (hukdis) atas setiap pelanggaran kewajiban maupun larangan yang telah ditetapkan. Kedisiplinan bukan sekadar pemenuhan aturan administratif, melainkan cerminan tanggung jawab, integritas, dan komitmen dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Selain itu, seluruh pegawai diingatkan untuk senantiasa menjunjung tinggi etika kerja, menjaga profesionalisme, membangun komunikasi yang harmonis, serta menciptakan lingkungan kerja yang saling menghormati dan mendukung pencapaian kinerja organisasi.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap perilaku ASN dalam menggunakan media sosial. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, setiap ASN diharapkan mampu menjaga etika digital, berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghindari unggahan yang berpotensi merugikan pribadi maupun mencoreng citra institusi. Penggunaan media sosial harus mencerminkan nilai-nilai profesionalisme, netralitas, dan tanggung jawab sebagai aparatur negara.
Melalui kunjungan kerja yang turut didampingi oleh Plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Ses PDK tersebut, Inspektorat Jenderal KemenHAM menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan internal serta membangun sinergi antarunit kerja. Penguatan disiplin, etika kerja, dan literasi digital diharapkan menjadi fondasi dalam mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan, sekaligus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Hak Asasi Manusia.