Menteri HAM Kerahkan Tim Pantau Bentrokan Adonara, Dorong Penyelesaian Melalui Pendekatan Budaya

KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: SEK.4-HM.01.07-1750/VII/2026

MENTERI HAM KERAHKAN TIM PANTAU BENTROKAN ADONARA, DORONG PENYELESAIAN MELALUI PENDEKATAN BUDAYA

Jakarta, 19 Juli 2026

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memerintahkan jajaran Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Staf Khusus Menteri untuk segera turun ke Kabupaten Flores Timur, NTT, guna melakukan pemantauan terhadap bentrokan yang terjadi di Kecamatan Adonara Timur. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap penanganan konflik yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil.

Menteri HAM menyatakan bahwa pemantauan di lapangan bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi masyarakat pascakonflik sekaligus mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan dalam mendukung proses penyelesaian secara damai. Hasil pemantauan tersebut nantinya akan menjadi bahan koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Dalam arahannya, Natalius Pigai menekankan bahwa penyelesaian konflik di Adonara sebaiknya mengedepankan pendekatan budaya dan kearifan lokal, bukan semata-mata melalui langkah penegakan hukum. Menurutnya, karakteristik konflik sosial di wilayah tersebut memerlukan mekanisme penyelesaian yang mampu memulihkan hubungan antarmasyarakat secara berkelanjutan.

"Menteri HAM telah memerintahkan jajaran Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT dan Staf Khusus Menteri untuk turun melakukan pemantauan ke Adonara, NTT. Menteri HAM meminta agar penyelesaian masalah ini menggunakan jalur budaya, bukan langkah penegakan hukum pemolisian," tegas Natalius Pigai.

Lebih lanjut, Natalius Pigai menjelaskan bahwa berdasarkan pengalaman dalam menangani berbagai persoalan sosial di Adonara, pendekatan berbasis budaya terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya mengedepankan aspek penegakan hukum. Pelibatan tokoh adat dan mekanisme penyelesaian yang hidup di tengah masyarakat dinilai mampu membangun kembali kepercayaan serta mencegah terjadinya konflik serupa di masa mendatang.

Kementerian HAM menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan para tokoh masyarakat untuk memastikan proses penyelesaian berlangsung secara damai, menghormati hak asasi manusia, serta memberikan rasa aman bagi seluruh warga terdampak. Pemerintah juga berharap situasi di Adonara segera kondusif sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitasnya secara normal.

Unduh Siaran Pers

Kepala Biro Umum, Protokol dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Hak Asasi Manusia
Pungka M Sinaga

Website: kemenham.go.id
Instagram: @kementerian_ham
TikTok: @kementerianham
Facebook: Kementerian Hak Asasi Manusia
Email: humas@kemenham.go.id
Call Center: 150145