Menteri HAM Minta TNI dan Polri Kendalikan Aparat Papua, Soroti Tewasnya Pendeta GKI di Intan Jaya

KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: SEK.4-HM.01.07-1569/VII/2026

MENTERI HAM MINTA TNI DAN POLRI KENDALIKAN APARAT DI PAPUA, SOROTI TEWASNYA PENDETA GKI DI INTAN JAYA

Jakarta, 01 Juli 2026

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan keprihatinan mendalam atas tewasnya seorang pendeta Gereja Kristen Injili (GKI) dalam insiden penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menurutnya, peristiwa yang terus menelan korban jiwa di Papua harus menjadi perhatian serius seluruh pihak.

Dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu (01/07), Menteri HAM meminta Panglima TNI dan Kapolri memastikan seluruh personel yang bertugas di Papua menjalankan tugas secara profesional serta mengedepankan perlindungan terhadap warga sipil. Peristiwa penembakan pendeta tersebut menjadi sorotan setelah diklaim oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka, sementara aparat masih melakukan pendalaman atas insiden tersebut.

"Penembakan pendeta di Intan Jaya dan Papua, kita minta Panglima TNI dan Kapolri agar mengendalikan anggotanya yang bertugas di Papua," tegas Menteri HAM. Ia menilai bahwa perlindungan terhadap masyarakat sipil harus menjadi prioritas dalam setiap upaya menjaga keamanan di Papua, sehingga tidak ada lagi warga yang menjadi korban di tengah situasi konflik.

Menteri HAM juga menyoroti tingginya angka korban sipil yang terus berjatuhan di Papua. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai situasi yang biasa karena menyangkut hak hidup warga negara yang dijamin oleh konstitusi. "Hampir setiap hari ada kematian warga sipil tidak berdosa," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan masyarakat sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan di Papua dengan mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Lebih lanjut, Menteri HAM menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Menurutnya, pendekatan yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia menjadi kunci untuk meminimalkan jatuhnya korban sipil serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Kementerian HAM menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi di Papua dan berkoordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait guna memastikan setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia mendapat perhatian serta penanganan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Unduh Siaran Pers

Kepala Biro Umum, Protokol dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Hak Asasi Manusia
Pungka M Sinaga

Website: kemenham.go.id
Instagram: @kementerian_ham
TikTok: @kementerianham
Facebook: Kementerian Hak Asasi Manusia
Email: humas@kemenham.go.id
Call Center: 150145