KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SIARAN PERS
NOMOR: SEK.4-HM.01.07-2933/XI/2026
TANGGAPI POLEMIK FILM DOKUMENTER 'PESTA BABI', MENTERI HAM TEGASKAN KEBEBASAN BERKARYA DAN DORONG PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE
Jakarta, 1 November 2026
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia memberikan tanggapan resmi terkait dinamika hukum yang tengah berlangsung mengenai penayangan film dokumenter berjudul Pesta Babi. Dalam keterangan tertulisnya, Menteri HAM menegaskan bahwa pemerintah senantiasa menghormati proses hukum yang berjalan, namun tetap menempatkan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berkarya sebagai prioritas.
Menteri HAM menyampaikan bahwa setiap bentuk kreativitas warga negara harus dilindungi oleh negara, bukan dihadapkan pada ancaman pidana.
"Prinsipnya kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Tetapi, sebagai Menteri HAM, saya tegaskan bahwa seseorang tidak boleh dihukum karena daya, cipta, dan karyanya," tegas Menteri HAM.
Lebih lanjut, Menteri HAM mengingatkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak kekayaan intelektual (intellectual property rights) yang dimiliki oleh setiap warga negara. Perlindungan terhadap karya intelektual ini tidak hanya sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga telah diatur secara selaras dengan berbagai undang-undang dan regulasi yang ada.
Hal ini, menurut Menteri HAM, juga sejalan dengan semangat yang tertuang dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Terkait adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan atau berkeberatan dengan muatan maupun substansi di dalam film dokumenter tersebut, Menteri HAM mendorong agar penyelesaian perbedaan pandangan dilakukan melalui ruang diskusi atau diskursus karya, bukan melalui instrumen pemidanaan.
"Kalau ada yang merasa keberatan dengan film Pesta Babi, silakan buat film tandingan. Jawabannya adalah melalui karya tandingan, bukan pemidanaan," tambahnya.
Sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan polemik yang melibatkan pembuat film, Menteri HAM secara khusus mendorong pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengedepankan pendekatan penyelesaian masalah di luar peradilan pidana.
"Saya berharap kepolisian dapat mengambil langkah restorative justice (keadilan restoratif) dalam penanganan kasus ini, agar kebebasan berkarya tetap terjamin dan kedamaian di tengah masyarakat tetap terjaga," pungkasnya
Kepala Biro Umum, Protokol dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Hak Asasi Manusia
Pungka M Sinaga
Website: kemenham.go.id
Instagram: @kementerian_ham
TikTok: @kementerianham
Facebook: Kementerian Hak Asasi Manusia
Email: humas@kemenham.go.id
Call Center: 150145