Menteri HAM Natalius Pigai Tegaskan Pentingnya Pembangunan Hak Asasi Manusia Secara Teknokratik
Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa pembangunan HAM di Indonesia kini memasuki fase baru yang lebih strategis, terukur, dan berbasis pendekatan teknokratik.
Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa pembangunan HAM di Indonesia kini memasuki fase baru yang lebih strategis, terukur, dan berbasis pendekatan teknokratik.
Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa pembangunan HAM di Indonesia kini memasuki fase baru yang lebih strategis, terukur, dan berbasis pendekatan teknokratik.
Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa pembangunan HAM di Indonesia kini memasuki fase baru yang lebih strategis, terukur, dan berbasis pendekatan teknokratik.
Jakarta (02/12/2025) – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa pembangunan HAM di Indonesia kini memasuki fase baru yang lebih strategis, terukur, dan berbasis pendekatan teknokratik. Hal ini disampaikannya usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Kantor Pusat Bappenas, Selasa (02/12), dalam rangka persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan HAM Nasional (Musrenbang HAM) yang akan digelar pada 8–10 Desember 2025 di Jakarta.
“HAM merupakan aset tak berwujud yang paling berharga dalam kehidupan berbangsa, namun selama ini sering dianggap abstrak dan sulit ‘dibumikan’. Oleh karena itu, pembangunan HAM memerlukan perencanaan teknokratik agar seluruh kebijakan dapat diarahkan untuk menghormati (menghargai), melindungi (melindungi), dan memenuhi (memenuhi) hak-hak warga negara secara nyata,” ujar Pigai.
Terkait persiapan Musrenbang HAM, Pigai menyampaikan bahwa Kepala Bappenas mengadakan pembukaan kegiatan tersebut, yang akan dihadiri oleh para gubernur, bupati, wali kota, serta kementerian dan lembaga terkait. “Kepala Bappenas adalah arsitek utama perencanaan pembangunan nasional. Komitmen beliau menunjukkan bahwa pembangunan HAM kini menjadi bagian integral dari arah strategi pembangunan negara,” tambahnya.
Lebih lanjut, Pigai menjelaskan sejumlah fokus pembangunan HAM yang tengah dijalankan pemerintah, antara lain mengurangi sumber-sumber persoalan HAM yang berpotensi memicu konflik sosial serta memperkuat kepatuhan aparat dan rentan kelompok agar tidak terjadi pelanggaran HAM. “Fokus lainnya adalah memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, dan papan, serta memastikan proteksi jangka panjang agar tidak terjadi pelanggaran pelanggaran HAM di masa depan,” sambungnya.
Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) saat ini telah menetapkan Rencana Strategis Pembangunan HAM 2025–2045 melalui Peraturan Menteri HAM Nomor 14 Tahun 2025. Renstra tersebut menjadi cetak biru pembangunan HAM nasional secara holistik, terfokus pada arus utama (mainstreaming), penguatan, dan percepatan pemajuan HAM menuju Indonesia Emas 2045. Program ini merupakan yang pertama dalam sejarah Indonesia.
“Renstra ini adalah cetak biru pertama di republik ini yang secara komprehensif memuat pembangunan HAM lintas sektor dan lintas generasi. Pencapaian Indonesia menegaskan diri sebagai negara yang siap menjadi bangsa terkemuka dalam pembangunan HAM dunia,” tegas Pigai.
Musrenbang HAM juga disebut akan menjadi momentum penting untuk sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, sekaligus memastikan seluruh wilayah mengintegrasikan standar HAM dalam perencanaan pembangunan. Kegiatan ini akan ditutup pada 10 Desember 2025, bertepatan dengan Peringatan Hari HAM Sedunia yang digelar secara nasional di kawasan Senayan, Jakarta.
Turut mendampingi Menteri HAM dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal KemenHAM RI Novita Ilmaris serta Staf Khusus Menteri HAM Bidang Pemenuhan HAM Yosef Sapurna Ngarang.
