Penguatan Kerja Sama HAM Indonesia–Thailand dan Dukungan bagi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026

Bangkok (23/12/2025) — Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) RI Mugiyanto melaksanakan pertemuan resmi dengan Wakil Menteri Luar Negeri Thailand, Vijavat Isarabhakdi, di Bangkok, Thailand, Selasa (23/12). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya penguatan diplomasi hak asasi manusia (HAM) Indonesia di tingkat bilateral, regional, dan global.

Dalam pertemuan tersebut, Mugiyanto didampingi oleh Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Thailand Fuad Adriansyah, Minister Counsellor for Political Affairs KBRI Bangkok Dozi Adeson, serta Diplomat dan Penasihat Senior Menteri HAM Prof. Makarim Wibisono.

Wamenlu Thailand Vijavat Isarabhakdi menyambut baik kehadiran delegasi Indonesia sekaligus menyampaikan apresiasi atas dibentuknya kementerian khusus di bidang HAM di Indonesia. Wamen HAM Mugiyanto menyampaikan terima kasih atas penerimaan hangat tersebut serta menitipkan salam Menteri HAM RI Natalius Pigai kepada Menteri Luar Negeri Thailand. “Kami tegaskan kehadiran Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) di Indonesia adalah bukti komitmen Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pemajuan dan perlindungan HAM,” ucap Mugiyanto.

Mugiyanto kemudian memaparkan rencana penyelenggaraan Asia-Pacific Ministerial Forum on Human Rights yang direncanakan berlangsung di Bali pada Mei – Juni 2026 mendatang. Forum ini diharapkan menjadi wadah strategis untuk memperkuat kerja sama dan kepemimpinan kawasan dalam isu-isu HAM global. Vijavat Isarabhakdi menyambut positif rencana tersebut dan menyatakan kesiapan untuk mendukung serta hadir.

Memasuki agenda utama, kedua pihak membahas pencalonan Indonesia dan Thailand sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026. Vijavat Isarabhakdi menjelaskan bahwa walaupun Indonesia telah lebih dulu mencalonkan, Thailand juga mengajukan pencalonan, namun menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan penuh kepada Indonesia apabila Indonesia yang terpilih. “Saya apresiasi atas sikap yang dilakukan oleh Thailand. Dengan demikian, kami tegaskan bahwa Indonesia bersiap untuk memimpin Dewan HAM PBB serta berkontribusi lebih besar dalam gerakan HAM global,” ucap Mugiyanto.

Kedua pihak juga mencermati bahwa pada waktu yang hampir bersamaan digelar pertemuan Asia Pacific Group (APG) Dewan HAM PBB di Jenewa untuk menentukan kandidat dari Asia Pacific Group yang diajukan secara konsensus atau melalui pemungutan suara.

Tak selang beberapa jam setelah pertemuan di Bangkok, delegasi Indonesia menerima kabar dari Perutusan Tetap RI di Jenewa bahwa telah terjadi voting di Dewan HAM PBB di mana Indonesia memperoleh dukungan mayoritas dengan 34 suara, mengungguli Thailand yang meraih 7 suara, sementara sisanya terdiri atas dua suara tidak sah dan empat suara abstain. Dengan hasil tersebut, Indonesia dipastikan akan ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB dalam pertemuan resmi pada 8 Januari 2026 mendatang.

Keberhasilan Indonesia tersebut tidak lepas dari kerja diplomasi intensif yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dengan dukungan penuh Kementerian HAM, dengan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa sebagai garda depan di Jenewa.

Terkait Presidensi di Dewan HAM ini, Kementerian HAM melakukan rangkaian diplomasi dan lobi yang dipimpin langsung oleh Menteri HAM di berbagai kawasan dunia.

Melalui pertemuan antarwakil menteri ini, Indonesia dan Thailand juga menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat kerja sama konstruktif di bidang HAM, sekaligus mendorong peran aktif kawasan Asia-Pasifik dalam agenda hak asasi manusia global.