Pusdatin Kementerian HAM Susun Kebijakan Pemerintah Digital, Targetkan Tata Kelola yang Akuntabel

JAKARTA – Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) menggelar kegiatan Penyusunan Dokumen Kebijakan Pemerintah Digital. Kegiatan strategis ini berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 4 hingga 6 Maret 2026, bertempat di Hotel The Grove, Jakarta Selatan.

Langkah nyata ini diambil guna memperkuat transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Selain itu, kegiatan ini ditargetkan mampu mewujudkan layanan publik yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kementerian HAM.

Selama tiga hari pelaksanaan, agenda intensif difokuskan pada beberapa poin krusial. Di antaranya adalah penyusunan Pedoman Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Kementerian HAM Tahun 2026, hingga perumusan Kebijakan Layanan Pusat Data serta finalisasi dokumen kebijakan.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) HAM menegaskan bahwa penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau Pemerintah Digital kini menjadi kebutuhan mutlak yang tidak bisa ditawar lagi.

"Penerapan SPBE dan kebijakan Pemerintah Digital ini merupakan landasan krusial dalam seluruh proses penyusunan dan pengembangan Teknologi Informasi (TI) di lingkungan Kementerian HAM," ujar Kapusdatin HAM di sela-sela kegiatan.

Ia menambahkan, rangkaian kegiatan ini sangat penting agar seluruh dokumen yang dihasilkan dapat menjadi kompas utama dalam integrasi sistem.

"Dokumen kebijakan yang kita susun selama tiga hari ini akan menjadi blueprint agar transformasi digital kita berjalan terarah, aman, dan terintegrasi, demi menghadirkan pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Melalui rampungnya dokumen kebijakan ini, Pusdatin Kementerian HAM berkomitmen untuk terus mengawal implementasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan tepercaya melalui pemanfaatan teknologi informasi yang aman serta berkelanjutan.