Wakil Menteri HAM Gelar Pertemuan dengan Organisasi Jembatan Nasional Indonesia Baru, Bahas Sinergi Pemajuan HAM
Wamen HAM Mugiyanto menerima perwakilan Jembatan Nasional Indonesia Baru untuk membahas dukungan organisasi masyarakat sipil dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM.
Jakarta (09/09/2025) – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto menggelar pertemuan penting dengan perwakilan Organisasi Jembatan Nasional Indonesia Baru, bertempat di ruang kerja Wamen HAM pada Selasa (09/09). Pertemuan ini membahas peran organisasi masyarakat sipil dalam mendukung penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Dalam pertemuannya, Mugiyanto ungkapkan bahwa sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil sangat diperlukan guna menciptakan iklim hukum yang berkeadilan. “Keterlibatan aktif berbagai pihak di luar pemerintah akan memperkuat upaya negara dalam memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di tengah masyarakat,” ucap Mugiyanto.
Pertemuan ini juga menyoroti sejumlah isu penting, mulai dari sosialisasi peraturan perundang-undangan, advokasi kebijakan publik, hingga pengawasan pelaksanaan HAM di berbagai lapisan masyarakat. Mugiyanto menilai, keberadaan organisasi masyarakat sipil dapat menjadi jembatan penting untuk menghubungkan aspirasi masyarakat dengan pemerintah.
Sementara itu, Perwakilan Organisasi Jembatan Nasional Indonesia Baru menyambut positif inisiatif pertemuan ini. Mereka menyatakan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) dalam mengawal pewujudan HAM di Indonesia. Menurut mereka, kerja sama yang erat dengan pemerintah merupakan langkah strategis untuk memperluas dampak program yang dijalankan.
Mereka juga berharap agar program yang lahir dari sinergi bersama tidak hanya sebatas wacana, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas, khususnya dalam memperkuat fondasi negara hukum yang demokratis.
Pertemuan antara Mugiyanto dan Organisasi Jembatan Nasional Indonesia Baru ini menjadi sinyal positif bagi penguatan kerja sama lintas sektor. Dengan dukungan berbagai elemen masyarakat sipil, pemerintah optimistis agenda penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia akan semakin kokoh dan mampu menjawab tantangan ke depan.
